Artikel

Share:
Pajak - Pajak Properti

Pajak - Pajak Properti

Post Date : 09 August 2011

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) - Besarnya Rp 10 persen dari nilai transaksi. Minimal nilai transaksi yang dipungut PPN adalah di atas 36 Juta. PPN hanya dikenakan satu kali saat membeli properti, baik dari developer maupun perorangan. Jika membeli dari developer, maka pembayaran dan pelaporan dilakukan melalui developer. Tapi jika membeli dari peroarangan, pembayaran dilakukan sendiri setelah transaksi, selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dan dilaporkan ke kantor pajak setempat selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya.

2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - Adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Subjek BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Pajak/bea ini dikenakan terhadap semua transaksi properti, baik properti baru atau lama yang dibeli dari developer atau perorangan. Besarnya 5 persen dari nilai transaksi atau NJOP (nilai jual objek pajak) atau mana yang tertinggi setelah dikurangi dengan NJOPTKP (Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak). Nilai NJOPTKP ini berbeda-beda untuk setiap daerah/kota.

3. Bea Balik Nama (BBN) - Dikenakan untuk proses balik nama sertifikat properti yang ditransaksikan dari penjual ke pembeli. Umumnya properti yang dibeli melalui developer BBN-nya diurus developer, sedangkan konsumen tinggal membayarnya. Tapi bila properti dibeli dari perorangan, balik nama diurus sendiri. Besarnya biaya BBN berbeda-beda di setiap daerah.

4. Mewah (PPnBM) - Hanya dikenakan untuk properti yang dibeli dari developer dan memenuhi kriteria sebagai barang mewah. Properti yang masuk kategori ini adalah yang luas bangunannya lebih dari 150 m2 atau harga jual bangunannya lebih dari Rp 4 juta/m2. Besarnya PPnBM 20 persen dari harga jual yang dibayarkan saat bertransaksi. PPnBM tidak berlaku untuk transaksi antarperorangan.

5. Pajak Penghasilan (PPh) - Dikenakan kepada penjual perorangan. Besarnya 5 persen dari total nilai transaksi, kecuali transaksi Rp 60 juta atau di bawahnya penjual tidak dikenakan PPh. Khusus developer, pajak ini dibayarkan melalui PPh tahunan.

6. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) - Dipungut setiap tahun dan dikenakan kepada semua wajib pajak (pemilik properti). Tagihannya dilayangkan pemerintah setiap bulan Maret, melalui aparat desa setempat, dalam bentuk Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Pembayarannya harus dilakukan paling lambat enam bulan setelah SPPT diterbitkan ke loket-loket terdekat yang disediakan, atau ke kantor-kantor bank yang ditunjuk pemerintah. Setelah melakukan pembayaran, bukti pembayarannya sebaiknya disimpan. Kalau sampai batas waktu yang ditetapkan wajib pajak belum membayar, maka dia akan didenda 2 persen per bulan hingga maksimal 24 bulan. cis/berbagai sumber

 

(Sumber: gmtproperty.com)