Artikel

Share:
HAK ATAS TANAH

HAK ATAS TANAH

Post Date : 19 August 2011

Hak Atas Tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada seseorang yang mempunyai hak untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah tersebut. Ciri-cirinya adalah seseorang yang mempunyai hak atas tanah berwenang untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah yang menjadi haknya.

Hukum properti di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UU Agraria“). Dalam UU Agraria diatur beberapa hak atas tanah yaitu Hak milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, dan Hak Sewa.

1. Hak  Milik ( HM ) adalah hak terkuat atas tanah. Memiliki beberapa keistimewaan, antara lain seperti : Jangka waktunya tak terbatas ( berlangsung terus menerus ), dapat diwariskan, terkuat & terpenuh, dapat dialihkan kepada pihak lain dan hanya WNI / Badan Hukum Indonesia yang ditunjuk saja, yang dapat memilikinya. Hak Milik hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia.

2. Hak Guna Bangunan ( HGB ) adalah hak untuk mendirikan bangunan diatas tanah negara selama lamanya 30 Tahun dan dapat diperpanjang selama lamanya 25 Tahun, dapat dialihan kepada pihak lain dan hanya WNI / Badan Hukum Indonesia saja yang dapat memilikinya.
Hak Guna Bangunan dapat dimiliki oleh (i) warga negara Indonesia dan (ii) badan hukum Indonesia yang berdomisili di Indonesia. Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) berada dalam ruang lingkup badan hukum Indonesia yang berdomisili di Indonesia.

3. Hak Guna Usaha ( HGU ) adalah hak untuk mengusahakan kegiatan Pertanian ( Perkebunan, Peternakan, Perikanan ) diatas tanah negara selama lamanya 35 Tahun dan dapat diperpanjang selama lamanya 30 Tahun. Hak ini dapat dialihkan kepada pihak lain , dan hanya WNI / Badan Hukum Indonesia saja yang dapat memilikinya.

4. Hak Pakai ( HP ) adalah hak untuk menggunakan tanah negara / tanah milik orang lain untuk suatu kegiatan tertentu saja. Hak ini dapat dimiliki oleh semua pihak, seperti WNI, WNA, Badan Hukum Indonesia / Asing. Jika hak ini dimiliki oleh Perorangan jangka waktunya selama 25 Tahun, dan jika dimiliki oleh Badan Hukum jangka waktunya selama dipergunakan. Hak Pakai dapat dimiliki oleh :
- warga negara Indonesia
- warga negara asing
- badan hukum Indonesia dan
- badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Pemegang Hak Sewa sama dengan pemegang Hak Pakai.

5. Hak Pengelolaan ( HPL ) adalah hak yang secara khusus diberikan kepada instansi pemerintah atau perusahaan milik pemerintah / Badan Hukum Indonesia sehingga dapat mengelola dan menentukan peruntukan tanah di wilayahnya. HPL tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

 

Sumber: Berbagai Sumber